Rakor Persiapan Penyusunan Laporan SPM, LPPD, dan LKPj Tahun 2022, Kabag Organisasi Dorong Percepatan Proses
- PEMERINTAHAN
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, Ibu Nur Sobah, S.Sos., M.M. hadir dan menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan SPM, LPPD, dan LKPj Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Desember 2022 di Ruang Rapat Buketan Setda Kota Pekalongan. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Bapak H. Salahudin, S.TP. dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, para Kabag Setda, para Camat, dan kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemda wajib menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Pelaporan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
LPPD yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan memiliki keterkaitan dengan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi. Bab 3 pada LKjIP menjadi bagian dari Bab 2 pada LPPD, yang meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Pada rapat koordinasi tersebut, Kabag Organisasi mendorong percepatan penyusunan LKjIP, agar Pemerintah Kota Pekalongan dapat tepat waktu dalam menyampaikan LPPD kepada pemerintah pusat.
Penulis: Nur Laili Fitriani Zaen
Editor: Tim Media Bagian Organisasi
Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemda wajib menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Pelaporan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
LPPD yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan memiliki keterkaitan dengan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi. Bab 3 pada LKjIP menjadi bagian dari Bab 2 pada LPPD, yang meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Pada rapat koordinasi tersebut, Kabag Organisasi mendorong percepatan penyusunan LKjIP, agar Pemerintah Kota Pekalongan dapat tepat waktu dalam menyampaikan LPPD kepada pemerintah pusat.
Penulis: Nur Laili Fitriani Zaen
Editor: Tim Media Bagian Organisasi